29
Oct
07

Pemerintah pun Akhirnya Kibarkan Bendera Putih

Begini hasilnya kalau perusahaan asuransi kompak. Pemerintah lewat Departemen Keuangan akhirnya menyerahkan kembali besaran tarif premi kendaraan pada perusahaan asuransi. Padahal, sebelumnya pemerintah keukeuh tak bakal mengotak-atik Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 74/2007.

Aturan ini menetapkan besaran premi murni. Misalnya, kendaraan berharga Rp 150 juta ke bawah sebesar 2,18%. Besaran itu belum terbilang premi yang sampai ke konsumen. Jika ditambah dengan biaya operasional, promosi, biaya relasi, lobi, dan keuntungan perusahaan, maka konsumen harus membayar sebesar 4,36%.

Eh, itu belum seberapa karena baru premi kotor untuk all risk. Jika konsumen minta proteksi lebih, seperti perlindungan kerusakan akibat bencana alam, huruhara, dan terorisme, totalnya bisa di atas 5%.

Jadi, taruh kata sebelumnya pemilik Toyota Avanza seharga Rp 100 juta hanya membayar premi sekitar Rp 2,2 juta hingga Rp 2,6 juta. Kini, dia harus membayar sedikitnya Rp 4,3 juta all risk.

Pemerintah melakukan koreksi tarif ini lantaran gerah dengan perang premi antarperusahaan asuransi. Mereka jor-joran memberi diskon pada konsumen. “Tarif kami dulunya ditentukan perusahaan asuransi sendiri sesuai pasar,” kata Julian Noor, Direktur Utama Asuransi Bumida.

Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia Frans Sahusilawane juga bilang, penetapan tarif premi yang berlangsung selama ini salah kaprah. Angkanya rata sekitar 3% tanpa memperhitungkan factor risiko kendaraan itu. Malah, aturan ini semestinya sudah diterapkan sejak dulu.

Nah, untuk meredam gebuk-gebukan premi ini, keluarlah tariff referensi ini. Tapi, tarif bikinan pemerintah ini justru membuat perusahaan asuransi kelimpungan.

Hitungan Willy S. Dharma, Presdir Asuransi Adira, dengan tarif referensi ini, premi bakal turun 10%-15%. “Pada masa transisi, pasar pasti goyang,” tukasnya. Merespons tarif referensi ini, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Wiwie Kurnia meminta penundaan penetapan tarif baru tersebut.

“Mestinya disertai dengan alas an ekonomi yang jelas, contohnya infl asi,” kata Wiwie. Soalnya, berlakunya tarif ini bakal berdampak pada merosotnya penjualan kendaraan bermotor.

Setelah berjibaku dengan tariff referensi ini, perusahaan asuransi kompak memberlakukan tariff premi sesuai statistik internal. Jadi, kalau ada 90 perusahaan asuransi, pemerintah harus mencermati 90 tarif yang berbeda.

Semoga tak terjadi lagiperang tarif, yaHanya, tak ada yang cuma-Cuma di dunia ini. Meski boleh memasang tarif sendiri berdasarkan statistik internal mereka, pemerintah menetapkan jumlah syarat.

Di antaranya, perusahaan asuransi sudah memiliki data profi l risiko dan kerugian selama lima tahun sebelum peraturan berlaku. Ketentuan ini diberitahukan lewat surat edaran untuk asuransi umum yang menjual produk asuransi kendaraan bermotor.

Nah, tapi syaratnya tak cukup sampai di situ. Pemerintah masih bakal menguji lagi data statistik perusahaan asuransi sebagai syarat penggunaan tarif internal.

Kepala Biro Perasuransian Bapepam- LK Isa Rahmatarwata bilang, pemerintah bakal melakukan pengecekan data tersebut. “Cukup enggak dari segi kualitas maupun kuantitasnya,” katanya.

Menurutnya, pengecekan ini tak akan menghambat pemakaian tarif sesuai statistik internal hingga pemerintah selesai menguji syarat ini. “Mereka kan pelaku bisnis, jadi saat diuji, bisnis tetap harus jalan terus,” cetusnya.

Kalau data yang disetor ke pemerintah kurang memadai, perusahaan asuransi wajib melengkapinya. Tapi, bagaimana bila tak punya data statistik? “Umumnya perusahaan asuransi punya, hanya pengolahan datanya tidak seragam,” kata Julian.

Persyaratan ini tidak terlalu berat bagi Asuransi Jasindo. Sahata Lumban Tobing, Kepala Divisi Kendaraan Bermotor Jasindo, bahkan mendukung peraturan Menteri Keuangan yang menurutnya tidak bakal memicu perang premi lagi. “Asalkan, tarif dan data bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.

Willy juga tak keberatan dengan syarat pemerintah. Tapi, ia tetap mengakui, syarat ini terbilang mudah sekaligus susah. “Kalau sistem tidak mendukung, wah, itu yang repot,” katanya.

Meski PW alias posisi wuenak, jangan kira tak ada kendala di tariff internal ini. Pertama, regulator bakal kerepotan memeriksa tariff dari puluhan perusahaan asuransi yang berbeda-beda. “Memonitor 90 perusahaan dengan tarif beragam, pasti, tidak mudah,” kata Julian. Kedua, bagi perusahaan asuransi mau tak mau harus kembali bersaing dalam hal premi.

Tapi, Isa punya pendapat sendiri. Pemerintah tak akan memelototi semua tarif, melainkan hanya melakukan pengecekan secara acak terhadap perusahaan asuransi.

Misalnya, tarif premi 3% dari nilai pertanggungan dan diskon tak lebih dari 25%. “Kalau perusahaan asuransi sudah konsisten, kami tak perlu lagi memelototi semua tarif itu kan,” ujarnya. Lagi pula, beleid ini tak hanya mengatur tarif. Perusahaan asuransi juga wajib memiliki metode pengumpulan basis data serta sistem informasi yang wajib diperbaharui setiap tahun. Seperti, persyaratan untuk menggunakan tarif statistik internal, permintaan ini tak susah untuk dipenuhi. Hanya saja, membutuhkan sistem TI dan pengolahan yang cepat sekaligus teratur.

Perusahaan pembiayaan maupun produsen kendaraan umumnya menyambut baik aksi perusahaan asuransi yang memasang tariff premi berdasarkan statistik internal. Maklum, hampir 90% konsumen membeli kendaraan dengan kredit. Tentu itu harus mendapat perlindungan all risk.

Bahkan, jika hendak mengejar pendapatan premi dan meredam perang tarif, Jongkie D. Sugiarto, Wakil Ketua Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), punya usulan. Ia bilang, caranya bukan dengan menaikkan tarif premi, “Wajibkan saja seluruh kendaraan di jalanan memiliki asuransi,” ujarnya. Wiwie juga tidak mengoreksi penyaluran kredit seluruh perusahaan pembiayaan, yakni tetap Rp 100 triliun hingga akhir tahun ini.

Asal tahu saja, hingga saat ini realisasi penyaluran pinjaman seluruh multifi nance sudah mencapai Rp 98 triliun. Angka ini tumbuh 44% dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya, yaitu Rp 68,21 triliun.

Dari total pinjaman yang sudah disalurkan multifi nance, sekitar Rp 62,22 triliun atau 63,5% merupakan jenis pembiayaan konsumen. Sebagian besar berupa pembiayaan kendaraan bermotor.

Bagi Willy, peraturan Menkeu ini memicu perusahaan asuransi lebih profesional dalam mematok tarif dan bersaing secara sehat. Menarik mencermati pelaksanaan tarif sesuai peraturan ini.

Soalnya, asosiasi perusahaan pembiayaan maupun asuransi umum sempat membikin tim monitoring. Tim ini bahkan sudah menemukan beragam pelanggaran.

Mereka menemukan sejumlah upaya perusahaan asuransi mengakali aturan. Misalnya, soal penawaran polis lama dan memperbarui polis dengan tarif lama, dan diskon lebih dari 25%.

Dengan memilih tarif premi berdasarkan statistik internal, otomatis tim monitoring ini tak lagi berfungsi. Apalagi pemerintah membolehkan tarif internal sebagai alternatif. Lalu, bagaimana nasib tim ini? “Belum dibubarin, kok,” seloroh Wiwie. Tapi, kalau tak lagi mengikuti tarif PMK, tim itu mau bubar jalan, ya.


0 Responses to “Pemerintah pun Akhirnya Kibarkan Bendera Putih”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


October 2007
M T W T F S S
« Sep   Nov »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Archives

Flickr Photos

Chin Scratching Short-eared Owl

Making A Splash

Chouette épervière -  Northern hawk owl - Surnia ulula

Trillium Lake Alpine Glow

Pierless

A Candlelight Dinner

friend and foe

Ice Age Arrows.

More Photos

%d bloggers like this: