semoga bukan tong kosong tidak berbunyi bohong

Denyut nadi Pemilihan Umum alias Pemilu 2009 mulai berdetak.

Bendera, umbul-umbul, serta spanduk partai politik (parpol) mulai berkibar dan membentang di jalan-jalan utama maupun kampung menyusul masa kampanye yang sudah bergulir sejak 12 Juli lalu. Bahkan, Partai Gerakan Indonesia Raya atawa beken dengan sebutan Gerindra telah aktif berkampanye dengan beriklan di televisi.

Tak sekadar memperkenalkan gambar partai, tapi juga sekelumit program unggulan kendaraan politik yang mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden ini. Panjangnya masa sosialisasi tersebut lantaran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu membolehkan kampanye digelar jauh-jauh hari.

 “Daripada mereka bersembunyi di balik acara temu kader dan ulang tahun partai, mending kampanye saja sekalian,” kata A. Hafiz Anshary, Ketua Komisi Pemilihan Umum. Itu sebabnya, sejumlah parpol sudah menyiapkan segudang platform yang bakalan menjadi salah satu jurus mereka untuk mendulang suara. Mulai dari program politik, ekonomi, sampai sosial budaya. “Platform yang kami usung bakalan beda dengan partai lain,” tandas Ketua Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

Pastilah agenda andalan masing-masing parpol akan berbeda, termasuk platform ekonomi mereka. Cuma, hampir semua parpol yang dihubungi KONTAN mengaku mengangkat program-pro-gram yang prorakyat kecil. Ambil contoh, penciptaan lapangan kerja baru, pemberdayaan usaha kecil menengah (UKM) dan petani. Bahkan, partai-partai tersebut menegaskan, platform mereka bukanlah pepesan kosong. Soalnya, kalau buntutnya hanya bohong, sama saja dengan mencoreng muka partai. Karenanya, “Kami menekankan pada pro-gram-program yang memang bisa dijalankan. Nah, ini yang mau kami yakinkan kepada masyarakat,” kata anggota Tim Ekonomi Partai Golkar Umar Juoro.

Misalnya saja, beberapa partai kompak dan satu suara tidak mau meneruskan Program Bantuan Langsung Tunai alias BLT. “Kebijakan tidak mendidik, semacam memberikan permen kepada anak kecil,” kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Keadilan Sejahtera Muhammad Rajikun. Berikut platform ekonomi sejumlah partai yang maju dalam pesta demokrasi yang bakal digelar pada 9 April 2008:

Partai Golkar Partai pemenang Pemilu 2004 ini melego upaya menjaga stabilitas harga bahan-bahan kebutuhan pokok sebagai program ekonomi jangka pendek. Soalnya, banderol sembako yang terjaga tidak hanya menguntungkan rakyat menengah bawah, tapi juga industri, baik dari sisi produksi maupun distribusi. Nah, Umar mengatakan, itu bisa dicapai dengan mengerek produksi pertanian. Caranya, dengan melakukan revitalisasi pada sektor tersebut. “Stabilitas harga tidak sekadar menggelar operasi pasar, tapi juga memperkuat produksi pertanian,” ujar dia.

Adapun untuk program jangka menengah, partai berlogo pohon beringin ini menjanjikan kesempatan kerja. Caranya bukan dengan mendongkrak pertumbuhan ekonomi lagi, tapi melalui pembangunan infrastruktur, termasuk di pedesaan, dan melakukan revitalisasi sektor industri. “Sekarang ini kita sedang berada di alam demokrasi. Kalau masyarakat tidak mendapat pekerjaan, mereka bisa kecewa kepada pemerintah dan partai yang mereka pilih,” kata Umar, yang juga merupakan calon legislatif dari Golkar.

Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat Golkar Firman Subagyo menambahkan, partainya juga sedang mengkaji apakah akan tetap melanjutkan program-program Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Tapi, “Yang positif, seperti konversi energi dan kredit usaha rakyat, kami lanjutkan,” ujar dia.

PDI Perjuangan Platform kerakyatan bakalan menjadi jualan partai ini. Salah satunya adalah Program Mari Sejahterakan Petani (MSP), dengan cara mengembangkan benih padi unggulan. Program ini, bahkan, sudah diuji coba di Jawa dan Gorontalo. Hasilnya, produksi padi tiap hektare bisa mencapai 10 ton hingga 14,5 ton. “Angka tersebut jelas jauh lebih tinggi ketimbang capaian pemerintah yang cuma sekitar 8 ton,” ungkap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Pramono Anung.

Karena itu, dengan Program MSP, partai bergambar banteng ini hakul yakin Indonesia bisa mengulang kejayaan sebagai negara swasembada beras. Pokoknya, PDI Perjuangan akan melahirkan lebih banyak lagi program ekonomi yang prorakyat. Masyarakat tidak boleh terus-menerus menjadi objek pembangunan, melainkan sebaliknya. “Dengan cara menyalurkan kredit lebih banyak lagi buat UKM, plus memberikan kemudahan akses buat memasarkan produk-produk mereka,” kata Maruarar Sirait, Ketua PDI Perjuangan.

Tak hanya itu. Kendaraan politik yang bakal mengusung Megawati Soekarnoputri sebagai calon presiden ini juga sudah menyiapkan jurus untuk memberantas pengangguran. Antara lain dengan menghidupkan kembali lahan-lahan negara yang potensial menjadi tanah pertanian. Satu lagi, PDI Perjuangan pun akan lebih selektif dalam memilih industri padat karya yang melibatkan penduduk dengan jumlah besar. Tentunya, yang mengarah pada pembangunan pertanian dan industri. “Jangan seperti pemerintahan sekarang, perkembangan industri padat karya masih sangat lamban,” ujar Maruarar.

Partai Demokrat Partai yang membuat kejutan dalam Pemilu 2004 lalu ini menge-depankan ekonomi pasar sosial sebagai platformnya. Maksudnya, ekonomi yang tumbuh dengan baik sekaligus melakukan perhatian dan pembelaan pada kalangan yang belum beruntung. Jadi, Partai Demokrat kepingin program pembelaan dan pemberdayaan ekonomi rakyat kecil dan menengah makin jelas dalam politik anggaran Indonesia.

“Yang sekurang-kurangnya tecermin dalam APBN dan APBD termasuk kebijakan ekonomi nasional lainnya,” kata Anas. Kelompok masyarakat berbasis ekonomi yang konvensional, seperti petani, nelayan, pengusaha kecil dan buruh, perlu mendapatkan pembelaan yang lebih nyata. Contohnya, menciptakan birokrasi yang cepat dan murah, kemudahan memperoleh kredit usaha, subsidipupukdan benih. Semuanya dilakukan dengan skala yang lebih besar dan luas.

Selain itu, Partai Demokrat berusaha pula untuk tidak mendongkrak lagi harga bahan bakar minyak alias BBM bersubsidi. Caranya, dengan menaikkan produksi minyak mentah. Lalu, “Diversifikasi energi, pengembangan energi alternatif dan panas bumi, sehingga beban anggaran negara tidak terlalu berat,” ujar Anas.

Partai Keadilan Sejahtera Partai dengan nomor dada delapan ini punya seabrek program ekonomi yang tersusun rapi dalam buku bertajuk: Memperjuangkan Masyarakat Madani: Falsafah Dasar Perjuangan dan Platform Kebijakan Pembangunan Partai Keadilan Sejahtera.

Kendaraan politik yang beken dengan singkatan PKS ini menetapkan platform ekonominya di atas filosofi ekonomi egaliter. Misinya, mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. “Untuk itu perlu langkah-langkah utama dan pendukung,” kata Rajikun. Ketiga misi itu sangat berkaitan dengan pembangunan sektor pertanian. Langkah utamanya, antara lain melipatgandakan produktivitas pertanian, kehutanan, dan kelautan. Alhasil, penghasilan masyarakat ikut-ikutan terdongkrak.

 Caranya adalah dengan melakukan modernisasi ketiga sektor tersebut, serta relokasi hingga separuh penduduk tani ke industri dan jasa berbasis agro lewat pemberdayaan wirausaha. Selain itu, harus ada upaya menggenjot daya saing industri dan jasa, sumber utama pertumbuhan ekonomi. “Skema insentif dan disinsentif diterapkan untuk mengubah arus utama barang dan jasa nasional yang terlalu bergantung pada impor, menuju pola rantai pemasok yang kuat di dalam negeri,” tandas Rojikun.

Partai Hanura Kendaraan politik yang baru saja ikut dalam gegap gempita pemilu ini menawarkan program ekonomi yang mensejahterakan rakyat. “Sekarang ini kan pengangguran banyak, makanya proses produksi mesti diserahkan kepada bangsa ini, bukannya asing,” kata Yus Usman, Sekretaris Jenderal Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Selain itu, partai ini menyodorkan agenda untuk serius membangun sektor pertanian. Masyarakat kecil harus diberikan lahan garapan. Caranya dengan memanfaatkan tanah negara yang menganggur dan tidak produktif, termasuk lahan yang dikuasai kong-lomerasi. Partai yang mengusung Wiranto sebagai calon presiden ini juga mengedepankan pengembangan UKM melalui bantuan modal dan akses pasar yang bekerjasama dengan industri besar. Cuma, “Pemerintah harus memiliki keinginan politik yang kuat untuk mewujudkan ini,” kata Yus.