Lantai enam Gedung A Departemen Keuangan sepertinya tak pernah sepi kabar. Entah kabar baik, kabar buruk, atau sekadar kabar burung. Salah satu kabar prihatin yang rutin datang dari kantor Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) ini adalah kian tergerusnya dana pensiun.
Selama sepuluh tahun terakhir, ada 110 dana pensiun yang sudah terpangkas dari peredaran. “Kebanyakan yang bubar adalah dana pensiun pemberi kerja,” ujar Mulabasa Hutabarat, Kepala Biro Dana Pensiun Bapepam-LK.
Sesuai catatan Biro Dana Pensiun, hingga saat ini jumlah dana pensiun mencapai 288 unit. Sebanyak 262 adalah dana pensiun pemberi kerja (DPPK) dan 26 merupakan dana pensiun lembaga keuangan (DPLK).
Bubarnya dana pensiun ini lantaran berbagai sebab. Pertama, banyak perusahaan bangkrut usai krisis ekonomi tahun 1998. “Kalau tidak ada induknya, lembaga dana pensiun ini kan tidak bisa berdiri sendiri,” ungkap Ketua Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) Eddy Praptono.
Kedua, banyak perusahaan mengalihkan programnya dari DPPK ke DPLK. “Antara ADPI dan ADPLK (Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan) itu tidak ada persaingan. Tapi, memang ada banyak perusahaan yang kini mencoba mengalihkan dana pensiunnya dari DPPK ke DPLK,” kata Eddy.
Terakhir, aturan pendirian dana pensiun yang ketat juga membuat pertumbuhan lembaga dana pensiun jadi mengerdil. “Syaratnya terlalu banyak. Pemberi kerja jadi kurang tertarik mendirikannya,” tutur Eddy.
Karenanya, ADPI kini berupaya mengajukan perubahan aturan. Salah satunya meminta adanya manfaat tambahan bagi pensiunan. “Kami ingin ada manfaat seperti tunjangan hari raya dan tunjangan pendidikan,” ujar Eddy.
Keinginan ADPI ini sudah diakomodasi Bapepam-LK, bahkan sudah masuk dalam draf revisi Undang-Undang tentang Dana Pensiun yang kini menunggu ketokan palu dari parlemen.
Meski jumlah dana pensiun terus menguncup, dana kelolaan nyatanya tetap bertumbuh. Hingga akhir 2007, dana kelolaan dana pensiun sudah mencapai Rp 80 triliun. Angka ini menggemuk 20% ketimbang tahun 2006. Montoknya dana kelolaan ini tak lepas dari iuran peserta dan kemampuan dana pensiun menyebarkan duit di keranjang investasi yang menguntungkan.
Tahun ini dana kelolaan dapen bisa Rp 96 triliun
Bapepam-LK kini rajin mengompori perusahaan membikin dana pensiun bagi karyawannya. Selain melindungi keuangan karyawan di masa tua, “Kehadiran dana pensiun juga punya manfaat untuk mengembangkan pasar keuangan,” ujar Mulabasa.
Apalagi dalam hitungan Bapepam-LK, duit dana pensiun saban tahun tumbuh 20%. “Bila sampai akhir tahun lalu Rp 80 triliun, tahun ini bisa mencapai Rp 96 triliun,” imbuh Mulabasa. Gendutnya duit kelolaan itu otomatis akan mencairkan pasar keuangan.
Hingga akhir tahun lalu, Bapepam-LK mencatat jenis investasi terbesar dana pensiun adalah o-bligasi dan Surat Utang Negara yang mencapai 57% dari total dana kelolaannya. Deposito sebesar 23%, saham 6%, penyertaan lain 6%, dan reksadana sebesar 2%.
Karena alasan itu juga, Bapepam-LK kini rajin membenahi aturan main dana pensiun. Hingga akhir tahun lalu Bapepam-LK sudah mengesahkan 51 perubahan atas peraturan dana pensiun. Yang terbaru, otoritas pasar modal dan keuangan ini merilis kebijakan yang mewajibkan dana pensiun menyampaikan laporan teknis ke Bapepam-LK. Termasuk laporan keuangan dan hasil investasi mereka secara berkala.
Tak hanya sebatas itu, Bapepam-LK mengaku akan terus bersikap tegas terhadap dana pensiun yang tak layak hidup. Salah satu buktinya, sejak November tahun lalu wasit pasar modal ini telah memeriksa 54 DPPK dan dua DPLK bermasalah. Hasilnya, ada 15 dana pensiun terkena sanksi denda sebesar Rp 633,5 juta lantaran mereka terlambat menyampaikan laporan ke Bapepam-LK. Sayang, Mulabasa enggan mengungkapkan nama-nama dana pensiun bermasalah ini.
Kata Mulabasa, sepanjang tahun 2007, Bapepam-LK juga telah mengeluarkan 13 surat pengesah-an pembubaran dana pensiun, 20 surat persetujuan likuidasi, serta tujuh persetujuan penyelesaian likuidasi dana pensiun. “Kami akan terus berbenah agar industri ini sehat,” tandas Mulabasa.
kancut merah berenda 